Purbaya Tolak APBN untuk Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Istana Cari Jalan Tengah

Voxdei.id — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Sikap tegas ini muncul di tengah ramainya wacana pengalihan beban utang proyek strategis nasional tersebut kepada negara.

Dalam pernyataannya yang dikutip dari Kompas.com, CNBC Indonesia, dan CNN Indonesia, Purbaya menilai langkah memakai APBN untuk membayar utang proyek komersial adalah keputusan yang keliru dan tidak adil. Ia bahkan menyebut ide tersebut “lucu” karena secara prinsip ekonomi, proyek ini bersifat bisnis yang seharusnya ditanggung oleh konsorsium dan badan usaha, bukan rakyat melalui kas negara.

“Kalau pakai APBN untuk bayar utang proyek kereta cepat, itu lucu. Karena nanti yang untung BUMN dan investor, tapi yang bayar malah rakyat lewat APBN,” tegas Purbaya di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Utang Membengkak, Kerugian Terus Naik

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang diresmikan pada 2023 silam ini semula diklaim sebagai tonggak sejarah transportasi modern Indonesia. Namun, di balik kemegahannya, proyek ini menghadapi berbagai persoalan finansial yang pelik.

Total biaya proyek kini disebut mencapai sekitar Rp 116 triliun, atau naik hampir dua kali lipat dari estimasi awal. Dana tersebut sebagian besar berasal dari pinjaman luar negeri China Development Bank (CDB), dengan sisanya dibiayai oleh konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) — gabungan antara BUMN Indonesia dan perusahaan asal Tiongkok.

Kinerja keuangan proyek juga belum menggembirakan. Konsorsium BUMN yang menjadi pemegang saham tercatat mengalami kerugian sekitar Rp 4,2 triliun pada 2024, dan tambah rugi Rp 1,6 triliun pada semester pertama 2025. Kondisi ini turut membebani keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI), yang merupakan pemegang saham utama dari pihak Indonesia.

Walaupun okupansi penumpang meningkat dari tahun ke tahun, pendapatan yang dihasilkan belum cukup untuk menutup biaya bunga dan pokok utang. Hal inilah yang menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan intervensi pemerintah melalui APBN untuk menalangi defisit proyek.

Purbaya: Ini Tanggung Jawab Danantara, Bukan APBN

Menkeu Purbaya menegaskan bahwa beban finansial proyek seharusnya ditanggung oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, lembaga investasi pemerintah yang menaungi aset dan proyek-proyek strategis. Ia menyebut proyek Whoosh merupakan investasi komersial, bukan proyek sosial, sehingga logika pembiayaannya harus korporatif.

“Proyek Whoosh itu bukan tanggung jawab APBN. Itu ranahnya Danantara dan BUMN yang terlibat. Jadi yang harus menanggung risiko finansialnya adalah mereka, bukan negara,” ujar Purbaya.

Menurutnya, bila setiap proyek BUMN yang mengalami kerugian ditutupi menggunakan APBN, maka hal itu bisa menciptakan preseden buruk dalam tata kelola fiskal nasional.

“Kalau setiap proyek BUMN yang rugi dibayar pakai APBN, nanti semua bisnis akan seenaknya ambil risiko besar karena tahu negara yang akan menanggung. Itu tidak sehat,” lanjutnya.

Purbaya menekankan, APBN harus dijaga untuk membiayai kebutuhan publik yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bukan untuk menyelamatkan proyek komersial yang salah kelola.

Respons Istana: Tidak Pakai APBN, Tapi Dicari Jalan Tengah

Pernyataan tegas Purbaya direspons oleh Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk menggunakan APBN dalam pembayaran utang proyek kereta cepat. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga belum membahas hal tersebut secara resmi dalam rapat terbatas kabinet.

“Tidak ada pembahasan di rapat terbatas soal penggunaan APBN untuk proyek Whoosh. Pemerintah sedang mencari skema terbaik agar beban utang tidak membebani fiskal negara,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurutnya, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah alternatif solusi keuangan bersama Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Danantara. Tujuannya agar kewajiban utang dapat dikelola tanpa membebani anggaran negara.

Beberapa opsi yang sedang dikaji antara lain:

• Restrukturisasi utang KCIC dengan memperpanjang tenor dan menurunkan suku bunga pinjaman CDB;
• Transfer aset infrastruktur (asset swap) ke Danantara atau pemerintah untuk mengurangi beban bunga;
• Penyertaan modal terbatas ke KAI guna memperkuat likuiditas jangka pendek;
• Optimalisasi pendapatan komersial dari pengembangan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD) di sekitar stasiun Whoosh.
• Namun, Prasetyo menegaskan bahwa semua opsi tersebut masih dalam tahap kajian teknis dan belum menjadi keputusan final pemerintah.

Kritik Publik dan Tantangan Politik-Ekonomi

Sikap keras Purbaya menuai beragam tanggapan. Sejumlah ekonom dan pengamat kebijakan publik menilai langkah tersebut sebagai bentuk disiplin fiskal yang penting untuk menjaga kredibilitas APBN di tengah tekanan ekonomi global. Mereka menilai, pemerintah tidak boleh terus-menerus menjadi “penyelamat” proyek infrastruktur besar yang gagal menghasilkan keuntungan.

Namun, di sisi lain, beberapa pihak menilai pemerintah tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap proyek Whoosh, karena sejak awal proyek ini berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) dan digadang-gadang sebagai simbol kemajuan bangsa.

Ekonom senior menilai polemik ini menggambarkan ketegangan klasik antara logika bisnis dan logika negara. Di satu sisi, proyek ini seharusnya dikelola secara profesional sebagai investasi korporasi. Tapi di sisi lain, kegagalannya akan menimbulkan dampak politik dan sosial yang luas jika tidak disikapi dengan bijak.

Presiden Prabowo: Proyek Strategis Harus Berkelanjutan

Meski enggan mengomentari detail masalah utang, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tetap memandang proyek kereta cepat sebagai bagian penting dari konektivitas nasional. Namun, ia menegaskan bahwa setiap proyek strategis harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan fiskal dan akuntabilitas yang tinggi.

“Kita ingin proyek Whoosh terus berjalan dan memberi manfaat ekonomi, tapi tidak boleh dengan cara yang membebani rakyat,” ujar salah satu pejabat Istana yang enggan disebut namanya.

Sumber yang sama menyebutkan, Presiden Prabowo juga meminta kementerian terkait untuk melakukan audit komprehensif terhadap pembiayaan proyek dan memastikan transparansi penggunaan dana publik, termasuk potensi revisi kontrak dengan pihak China Development Bank.

Arah Baru Tata Kelola Proyek Strategis

Pernyataan Purbaya dianggap menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan proyek-proyek besar di Indonesia. Pemerintah mulai menegaskan bahwa tidak semua proyek strategis harus mendapat jaminan fiskal dari negara, terutama bila bersifat komersial dan melibatkan entitas bisnis.

Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bagi BUMN untuk lebih berhati-hati dalam mengambil risiko investasi, serta memastikan model bisnisnya layak secara finansial sebelum menjalankan proyek besar.

Ke depan, fokus pemerintah akan diarahkan pada proyek infrastruktur yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan ekonomi nasional, seperti jaringan logistik, ketahanan pangan, dan transportasi publik massal.

Kesimpulan

Penolakan Purbaya terhadap penggunaan APBN untuk menalangi utang proyek Kereta Cepat Whoosh menjadi pesan kuat bahwa era subsidi untuk proyek bisnis besar mulai berakhir. Pemerintah ingin menegakkan batas yang tegas antara tanggung jawab korporasi dan tanggung jawab negara.

Sementara itu, Istana mencoba mencari jalan tengah melalui skema restrukturisasi dan inovasi pembiayaan agar proyek tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.

Meski polemik ini belum berakhir, satu hal menjadi jelas: keberlanjutan proyek-proyek besar kini akan diuji bukan hanya dari sisi teknologi dan politik, tapi juga dari disiplin keuangan dan transparansi publik yang semakin dituntut di era pemerintahan baru.