Rapuhnya Sistem Logistik Kemanusiaan di Bencana Sumatra

Sudah lebih dari setengah bulan sejak bencana ekologis menyapu Sumatra. Tiga provinsi terdampak yakni, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, masih jauh dari kata pulih akibat bencana banjir dan longsor.

Pemerintah pusat terus berupaya melanjutkan penanganan bencana ini dengan mengirimkan bantuan logistik kepada warga penyintas serta perbaikan infrastruktur vital. Akan tetapi, efektivitas penanganan bencana ekologis Sumatra masih terlihat berantakan lantaran banyak daerah yang terdampak bencana masih terisolasi dan kesulitan mendapat bantuan logistik dasar.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, pun khawatir bahwa pengungsi meninggal bukan disebabkan banjir, melainkan kelaparan. Pendapat ini bukan tanpa alasan karena ada beberapa daerah sempat terisolir hingga sulit mendapatkan pangan seperti di Aceh Barat pada Senin (1/12/2025) lalu maupun Aceh Tengah pada Senin (8/12/2025) lalu.

Pemerintah Gagal Buat Distribusi Logistik Penanganan Bencana?

Praktisi dan analis logistik kemanusiaan sekaligus pendiri Indonesian Humanitarian Logistics Lab, Yogi Mahendra, menilai bahwa respons kemanusiaan yang dilakukan pemerintah di ketiga daerah jauh dari optimal dibandingkan penanganan bencana alam tsunami 2004 maupun gempa Palu 2018. Hal itu dilihat dari sejumlah faktor.

Menurut Yogi, salah satu masalah distribusi logistik ada di tahap akhir atau last-mile delivery. Ia mengungkapkan bahwa, hambatan muncul secara berkembang begitu bantuan menyentuh level lokal meski arus bantuan logistik dari pusat ke provinsi bergerak cepat. Akibatnya, bantuan menumpuk di gudang-gudang daerah relatif aman, sementara warga di pelosok terisolir tanpa makanan dan obat-obatan.

“Secara agregat, lead time pengiriman nasional (pusat ke provinsi) relatif cepat, namun tidak diikuti kecepatan yang sama di level provinsi ke kabupaten/kecamatan,” ungkap Yogi ketika dikonfirmasi wartawan Tirto, Rabu (17/12/2025).

Kekakuan birokrasi di tengah situasi darurat juga menjadi duri dalam daging dalam operasi penyelamatan penyintas bencana Sumatra. Yogi menyoroti bagaimana aturan administratif justru melumpuhkan improvisasi yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa. Misalnya, kata dia, terdapat warga dari wilayah terisolir yang sudah berjalan jauh mencapai titik pengumpulan bantuan logistik namun pulang dengan tangan kosong karena logistik belum bisa untuk disalurkan. Belum adanya situasi perintah atasan membuat penyaluran logistik menjadi runyam.

“Kenyataannya, beberapa aparat lokal ragu melepas bantuan tanpa instruksi formal, takut menyalahi aturan. Akibatnya warga di pengungsian ada yang kelaparan di dekat tumpukan bantuan, hanya karena prosedur pendistribusian belum “jatuh perintah” atau menunggu apel penyerahan,” terang Yogi.

Senada, Pakar Manajemen Kebencanaan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, menilai ada kegagalan dalam logistik kemanusiaan bencana Sumatra. Ia menilai, ada tantangan dalam proses pengiriman logistik karena kesulitan mengirim bantuan ke titik-titik terpencil akibat infrastruktur seperti jembatan yang putus akibat longsor. Hal itu mengakibatkan penumpukan bantuan dari posko utama ke titik bencana.

Akibat sulit distribusi via darat, pengiriman logistik harus lewat udara sebagai alternatif. Namun, pengiriman ke titik bencana mengalami kendala karena terputus. Ia menambahkan, pencatatan logistik bisa berbeda antara jumlah pengiriman hulu hingga ke hilir sehingga di hulu akan menumpuk di hilir justru akan mengibarkan bendera putih.

“Urusannya lebih pada last-mile delivery tantangan. Kalau enggak ada kesadaran membenahi itu, ini jadi masalah. Moral etiknya dan empatinya ada di situ, bisa enggak membawa sampai titik terakhir? Saya merasa bantuan dari luar negeri justru di situ, packing barang distribusi sampai titik paling ujung seperti logistik di masa perang,” kata Eko, Rabu (17/12/2025).

Kedua, masalah bias data atau ketidakakuratan. Ia menilai, petugas bisa memberikan data logistik yang dikumpulkan, tetapi tidak berbasis kebutuhan. Hal itu diperburuk dengan telekomunikasi yang terputus. Ia khawatir, desa yang tidak dihubungi maka dianggap aman padahal masalah terjadi hingga level kecamatan. Situasi diperburuk dengan koordinasi antar lembaga yang bergerak sendiri-sendiri.

Eko menekankan, sistem logistik kemanusiaan yang ideal memastikan tepat waktu, tepat tempat, hingga tepat keberlanjutan.

Secara teori, logistik tidak boleh terpusat nasional, tetapi harus desentralisasi untuk keadaan krisis dan pemerintah harus menentukan titiknya.

“Lantas harus ada sistem satu pintu. Bukan dalam artian tempat tapi misalnya adopsi command system. Jadi ada satu komandan logistik yang pegang data untuk semua sehingga tahu jumlah bantuan yang dibutuhkan,” kata Eko.

Status Bencana Nasional Jadi Solusi Kegagalan Distribusi Logistik Bencana?

Sebanyak 21 kelompok masyarakat sipil berinisiatif membentuk posko nasional karena menilai pemerintah lambat, tidak memadai, dan gagal membaca situasi lapangan. Sebut saja kasus di Aceh, terutama di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Timur per Senin (15/12/2025) masih terputus. Logistik pun didistribusikan hanya lewat helikopter dan bantuan nelayan sementara bantuan menumpuk di Bireuen.

Hal senada juga terjadi di Sumatra Utara seperti Sibolga, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan maupun di daerah Sumatra Barat pada beberapa nagari. Mereka pun mendorong status bencana nasional sebagai upaya membuka pintu bantuan internasional, mempercepat mobilisasi helikopter serta alat berat, sekaligus memperluas kapasitas koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

“Dalam prinsip maximum available resources, negara wajib memaksimalkan seluruh sumber daya untuk menjamin keselamatan rakyat. Parameter dalam UU 24/2007 dan PP 21/2008 sudah terpenuhi. Ini sudah masuk kategori kelalaian negara,” ungkap pengacara publik dari YLBHI, Edy K. Wahid dalam kesempatan yang sama.

Namun, pemerintah sampai saat ini enggan menetapkan status bencana nasional di kasus bencana Sumatra. Presiden Prabowo menilai pemerintah pusat telah menangani bencana Sumatra secara maksimal meski tidak berstatus bencana nasional.

Ia menyebut pemerintah berencana membentuk instansi untuk fokus merehabilitasi dan merekonstruksi bangunan di lokasi usai bencana. Melalui instansi itu, pemerintah akan mendirikan hunian sementara maupun hunian tetap untuk korban bencana.

“Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kami sudah kerahkan, ini tiga provinsi dari 38 provinsi. Jadi, situasi terkendali. Saya monitor terus, ya,” kata Prabowo.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pemerintah pusat menggelontorkan Rp268 miliar untuk merespons penanganan bencana di Sumatra. Anggaran itu dialokasikan dari belanja tidak terduga (BTT).

“Untuk anggaran BTT yang Bapak sudah tambahkan, totalnya Rp268 miliar. Jadi, ada 60 miliar tiga provinsi, kemudian Rp208 miliar untuk 52 kabupaten dan kota,” sebutnya saat rapat sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Menurut Tito, anggaran itu diperuntukkan membeli bantuan untuk korban bencana yang bersifat kebutuhan pokok. Misalnya, beras serta minyak goreng. Di satu sisi, Kemendagri mengandalkan pemerintah daerah ikut menyalurkan bantuan bagi korban bencana Sumatra. Bantuan yang disalurkan akan berupa uang maupun barang.

Menanggapi soal status bencana nasional sebagai solusi manajemen logistik bencana, Eko menilai poin utama dalam logistik bencana adalah kemampuan memenuhi ketepatan distribusi logistik bencana. Ia tidak mengkritik penanganan tidak maksimal, tetapi pemerintah perlu sadar kelemahan penanganan jika tidak mengambil opsi bencana nasional.

“Jadi kalau belum jadi nasional ada kecenderungan kita harus minta tolong per bagian-bagian, tetapi kalau menjadi nasional maka pihak lain bisa lebih proaktif. Ini enggak tentang harga diri, tetapi kesadaran memahami kita punya kekurangan apa lantas minta tolong bagian kurang. Itu pertimbangan yang menurut saya harus dilakukan,” kata Eko.

Oleh karena itu, gap kemampuan harus dipenuhi agar penanganan bencana lebih baik. Jika tidak, masalah akan menjadi lebih susah. Ia pun menganalogikan ketika tabrakan ada korban yang meninggal akibat tabrakan atau tidak segera ditangani saat tabrakan.

“Selanjutnya tentu semakin kita gagap menangani, korban semakin bertambah,” kata Eko.

Sementara itu, Yogi menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional juga bukan solusi masalah logistik. Namun, penetapan status bencana nasional bisa menjadi pembeda saat menghadapi masalah fragmentasi kewenangan bencana, percepatan mobilisasi sumber daya lintas provinsi, hingga legitimasi kuat BNPB untuk mengambil koordinasi operasi secara regional.

“Namun di kasus siklon senyar, masalah terbesarnya bukan status bencana saja, tetapi enggak adanya mekanisme logistik regional yang benar-benar siap diaktifkan. Tanpa mekanisme ini, status bencana nasional pun berisiko menjadi label administratif aja, bukan menjadi peningkatan kinerja operasi logistik di lapangan,” kata Yogi.

Yogi menekankan, “Status nasional membantu sekali kalau sistemnya siap. Kalo enggak, cuma jargon yang memperbesar ekspektasi tanpa mengurangi bottleneck.”

Yogi menilai, solusi yang ideal menyelesaikan masalah logistik adalah kepemimpinan operasional berbasis skala bencana dan bukan wilayah administratif; integrasi nyata pemerintah pusat dan daerah di mana daerah mengeksekusi last mile, tetapi didukung sistem lincah di level nasional; klaster logistik harus mampu menjalankan fungsi analitik, berbasis kesenjangan di lapangan serta tidak mengedepankan laporan aktivitas; dan mendorong klaster logistik memberikan masukan aktif kepada pemerintah atas situasi lapangan.

“Kita enggak bisa lagi sembunyi di balik alasan cuaca buruk dan medan yang sulit. Itu bukan hal baru dalam respons bencana indonesia. Itu harusnya uda ada dalam analisa risiko saat strategi operasi dibuat,” kata Yogi.

Terpisah, BNPB terus berupaya mendistribusikan logistik ke daerah terdampak dalam bencana Sumatra.

“Terkait dengan distribusi logistik, tentu saja ini masih terus diupayakan, dioptimalkan,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, di Banda Aceh, Rabu (17/12/2025) sebagaimana dikutip dari Youtube BNPB.

Sebagai contoh, Pada hari ini, BNPB telah mengirim 12 sortie logistik bantuan via udara dan via darat dua sortie dengan total 20,68 ton di Aceh.

Mereka juga berupaya memperbaiki jembatan-jembatan di Aceh seperti jembatan Teupin Reudeup dan Jembatan Kutablang. Selain itu sudah ada yang aktif seperti Jembatan Teupin Mane Bireuen-Bener Meriah.

Di Sumatra Utara, BNPB mengirim empat sortie truk ke daerah Silangit ke Tapanuli Tengah, Silangit ke Tapanuli Selatan, Silangit ke Sibolga, dan Desa Rampah Kab Serdang Begadai dengan total muatan lebih dari 10 ton. BNPB juga berupaya memperbaiki jembatan seperti di daerah Garoga, Tapanuli Selatan.

Sementara itu, di Sumatra Barat, tiga heli, yakni heli TNI AU, Basarnas, dan TNI AL, dikerahkan untuk mengantar bantuan ke daerah Agam dan Pasaman Barat dengan total 2,15 ton. Mereka juga memperbaiki jembatan Sikabau, Pasaman Barat, Jembatan Bawah Kubang, Solok, hingga Jembatan Padang Mantuang, Padang Pariaman.